Kemenperin Khawatirkan Kemasan Rokok Polos Rugikan Perekonomian

JAKARTA – Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Merrijantij Punguan Pintaria, menegaskan bahwa Keputusan kemasan rokok polos tanpa merek yang Lagi dirumuskan Untuk Ide Peraturan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Kesejaganan (RPMK) Didalam Kementerian Kesejaganan (Kemenkes) perlu diperhatikan Didalam seksama, mengingat dampaknya Di perekonomian nasional dan Kelompok luas, khususnya Untuk industri hasil tembakau. Merrijantij menggarisbawahi pentingnya menjaga Kesejaganan Di Kesejaganan Kelompok dan keberlangsungan industri.

“Kami semua sepakat Sebagai menciptakan Kelompok yang sehat, tetapi kita juga harus Mengkaji keberadaan lebih Didalam 1.300 industri yang mempekerjakan Disekitar 537 ribu orang,” ujarnya, Mutakhir-Mutakhir ini.

Baca Juga: Indef Sebut Keputusan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Dibuat Terburu-buru

Angka tersebut Menunjukkan tenaga kerja langsung yang diserap pabrikan Ke industri tersebut. Lebih Didalam itu, industri hasil tembakau juga menjadi sumber penghidupan Untuk lebih Didalam 6 juta tenaga kerja, termasuk petani tembakau dan cengkih hingga peritel.

Menurut dia, Untuk lima tahun terakhir, industri tembakau Merasakan penurunan signifikan, terutama Di golongan rokok yang lebih mahal. Penurunan sebesar 8,02% Menunjukkan bahwa Kelompok Indonesia sensitif Di harga, yang mengarah Ke pergeseran konsumsi Di rokok yang lebih murah. Hal ini Menunjukkan betapa pentingnya strategi Keputusan yang Mengkaji daya beli Kelompok.

Merri, sapaan akrabnya, juga mencatat implementasi Pasal 435 PP 28/2024 mengenai standardisasi kemasan dan desain produk tembakau seharusnya melibatkan masukan Didalam Kemenperin. Sayangnya, Kemenperin tidak dilibatkan Untuk proses public hearing yang digelar Didalam Kementerian Kesejaganan (Kemenkes), Supaya suara mereka terabaikan. “Kejadian ini berulang, dan kami berharap Sebagai diikutsertakan Untuk diskusi Keputusan yang berpengaruh besar Di industri kami,” katanya.

Ke kesempatan terpisah, beberapa waktu lalu Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) telah berpesan Sebagai tidak merumuskan Keputusan ekstrem yang dapat menimbulkan gejolak Di masa transisi pemerintahan. Jokowi juga menekankan Sebagai menjaga situasi yang kondusif Untuk menjaga stabilitas pembangunan, Untuk Situasi Ini menjaga daya beli Kelompok, Ketidakstabilan Ekonomi, Perkembangan, Perlindungan, ketertiban.

“Menjaga situasi yang kondusif kita butuh stabilitas Sebagai melakukan pembangunan Supaya pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk,” papar Jokowi belum lama ini.

Didalam Detail, Merri mengingatkan bahwa Keputusan kemasan rokok polos tanpa merek, yang telah diterapkan Di beberapa Bangsa, tidak serta merta menurunkan prevalensi perokok. Sebagai Gantinya, ada kemungkinan meningkatnya peredaran rokok ilegal. “Pengendalian tembakau Melewati Keputusan fiskal sudah Memberi kontribusi signifikan kepada Bangsa, mencapai Rp213 triliun,” jelasnya.

Hal ini Menunjukkan bahwa industri tembakau menjadi sumber pendapatan penting Untuk APBN, dan Keputusan yang mengancam pendapatan tersebut perlu dievaluasi Didalam hati-hati.