Draf Revisi Perundang-Undangan Penyiaran Dinilai Ancam Sistem Pemerintahan, YLBHI: Berpeluang Dari Sebab Itu Alat Kekuasaan

JAKARTA – Yayasan Lembaga Pemberian Hukum Indonesia (YLBHI) menilai polemik pembahasan draf revisi Undang-Undang (Perundang-Undangan) Penyiaran telah mengancam iklim Sistem Pemerintahan dan kebebasan pers Di Indonesia. Hal ini ditegaskan Dari Ketua YLBHI, M Isnur.

“Sejumlah pasal multitafsir dan sangat Berpeluang digunakan Dari alat kekuasaan Untuk membatasi kebebasan sipil dan partisipasi publik,” kata Isnur Untuk keterangan tertulisnya, Jumat (17/5/2024).

Isnur menyebutkan, Pasal 50 B Ayat (2) huruf c RUU Penyiaran Yang Terkait Didalam larangan liputan investigasi jurnalistik menjadi salah satu klausul yang multitafsir. Menurutnya, keberadaan klausul itu telah merugikan Komunitas.

“Hal ini jelas merugikan Komunitas, sebab, Untuk lingkup pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan, produk jurnalistik kerap menjadi kanal alternatif Untuk membongkar praktik kejahatan atau penyimpangan tindakan pejabat publik,” terang Isnur.

Sebelumnya Itu, Ketua Komisi I Lembaga Legis Latif, Meutya Hafid menegaskan, sampai Pada ini revisi Perundang-Undangan tentang Penyiaran belum ada. Dia menyebutkan, yang menjadi polemik belakangan ini hanya sebatas draf saja.

“RUU Penyiaran Pada ini belum ada, yang beredar Pada ini adalah draf yang Bisa Jadi muncul Untuk beberapa versi dan masih amat dinamis. Sebagai draf, tentu penulisannya belum sempurna dan cenderung multitafsir,” kata Meutya Untuk keterangannya, Kamis (16/5/2024).

Legislator Partai Golkar itu menjelaskan, tahapan draf revisi Perundang-Undangan Penyiaran Pada ini masih Di Badan Legislasi (Baleg). Supaya, belum ada pembahasan Didalam pemerintah.

PWI Berkata secara tegas bahwa larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi yang tercantum Untuk Pasal 50B Ayat (2) huruf C, Untuk berkas RUU Penyiaran hasil Pertemuan Badan Legislasi Lembaga Legis Latif 27 Maret 2024, Menunjukkan bahwa penyusun RUU melakukan Pelanggar atas Pasal 4 Ayat (2) Untuk Perundang-Undangan Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 4 tersebut jelas mengatur bahwa Di pers nasional tidak dikenakan pelarangan penyiaran, dan jika hal tersebut dilakukan Berencana berhadapan Didalam Keinginan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Draf Revisi Perundang-Undangan Penyiaran Dinilai Ancam Sistem Pemerintahan, YLBHI: Berpeluang Dari Sebab Itu Alat Kekuasaan