Komisi III Lembaga Legis Latif dan Pemerintah Setuju Revisi Perundang-Undangan MK Dibawa Hingga Paripurna, Johan Budi Buka Suara

JAKARTA – Revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) disetujui Untuk dibawa Hingga Diskusi Paripurna Lembaga Legis Latif. Diskusi kerja (Raker) Komisi III Lembaga Legis Latif bersama pemerintah Yang Terkait Didalam pengambilan keputusan tingkat I Di revisi Perundang-Undangan MK itu ternyata tidak diketahui Didalam seluruh anggota Komisi III.

Salah satunya, Johan Budi yang mengaku tidak mengetahui adanya agenda raker tersebut lantaran masih menjalankan tugas-tugasnya Untuk masa reses Hingga Daerah pemilihan (dapil).

“Saya nggak dapat. Lantaran sekali lagi kan reses (saya) nggak ada Hingga Jakarta. Kalau teorinya orang reses, orang Hingga dapil,” kata Johan Budi Hingga Gedung Nusantara II, Kompleks Legislatif, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Pada disinggung soal ketidakhadiran sejumlah anggota Komisi III Didalam Fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi tak mengetahui secara pasti. Tetapi, dia mengira rekan-rekan Hingga fraksinya juga masih menjalani tugas Hingga dapil Di Pada masa reses kemarin.

“Lantaran kan reses, saya nggak ikut juga, makanya saya harus nanya, bukan berarti nggak boleh, boleh juga (ada Diskusi), asal ada izin Didalam pimpinan,” ujarnya.

Diberitakan Sebelumnya Itu, Komisi III Lembaga Legis Latif dan pemerintah yang diwakili Pembantu Ri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keselamatan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto setuju membawa Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) Hingga Diskusi paripurna Untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kesepakatan tercapai Untuk Raker Komisi III Lembaga Legis Latif Pembahasan Tingkat I RUU tentang Perubahan Keempat Perundang-Undangan Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, Senin (13/5/2024).

Wakil Ketua Komisi III Lembaga Legis Latif Adies Kadir yang memimpin Diskusi meminta persetujuan Didalam anggotanya dan Menko Polhukam atas kesimpulan RUU MK tersebut.

“Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah, apakah pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi dapat dilanjutkan Di Pembicaraan Tingkat II Untuk Diskusi paripurna?” tanya Adies.

“Setuju,” jawab anggota yang hadir.

Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Komisi III Lembaga Legis Latif dan Pemerintah Setuju Revisi Perundang-Undangan MK Dibawa Hingga Paripurna, Johan Budi Buka Suara