Mengupas Tuntas Kontroversi Kabinet ‘Gemuk’ Prabowo-Gibran: Djarot PDIP Angkat Bicara

wacana-kabinet-gemuk-prabowogibran-djarot-pdip-silakan-bagibagi-kue-kekuasaan
wacana-kabinet-gemuk-prabowogibran-djarot-pdip-silakan-bagibagi-kue-kekuasaan

JAKARTA – Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bidang Ideologi dan Kaderisasi, memberikan pandangannya terkait rencana kontroversial pembentukan kabinet ‘gemuk’ oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dalam wacana yang tengah mencuat, disebutkan bahwa kabinet Prabowo-Gibran akan terdiri dari 40 menteri.

Meski demikian, Djarot menyambut positif ide bagi-bagi kue kekuasaan dengan membentuk kabinet yang lebih besar. Namun, ia menegaskan perlunya revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebelum langkah tersebut dijalankan. “Silakan bagi-bagi kue kekuasaan, tetapi perlu revisi UU yang mengatur jumlah kementerian 34 terlebih dahulu,” ujar Djarot dalam keterangannya.

Djarot menekankan bahwa UU tersebut membatasi jumlah maksimal pos kementerian menjadi 34, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. “Kami harus mematuhi batasan 34 kementerian,” tambahnya.

Sebelumnya, Habiburokhman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, juga memberikan pandangannya terkait penambahan jumlah pos kementerian dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, dengan skala dan tantangan yang besar di Indonesia, penambahan kementerian menjadi hal yang wajar. “Negara kita memiliki tantangan besar, maka diperlukan kerja sama yang lebih luas dalam pemerintahan,” ujar Habiburokhman.

Habiburokhman juga menyoroti adanya kementerian-kementerian yang dianggap tidak sinkron dalam menjalankan tugasnya, seperti yang terjadi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Perbedaan fokus antara direktorat dalam kementerian tersebut menjadi sorotan yang perlu diperhatikan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri menyerahkan keputusan terkait wacana pembentukan kabinet 40 menteri kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto. “Tanyakan kepada presiden terpilih, tanyakan pada presiden terpilih,” kata Jokowi. Ia menegaskan tidak memberikan masukan apapun terkait hal tersebut, memilih untuk memberikan ruang kepada pemerintahan yang akan datang.