PDIP Bilang Revisi Perundang-Undangan Kementerian Negeri Hanya Untuk Untuk-Untuk Kekuasaan

JAKARTAPDIP mewanti-wanti Di adanya revisi Undang-Undang (Perundang-Undangan) Kementerian Negeri tidak hanya dipakai Untuk kepentingan ‘Untuk-Untuk kue’ kekuasaan. Hal ini dikatakan Di Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat Pada Konferensi Pers Rakernas IV PDIP Di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Untuk-Untuk kue ini disebut Djarot Pada pemerintahan Pemimpin Negara dan wakil Pemimpin Negara terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Berencana dibentuk.

“PDIP Menyediakan warning, Menyediakan masukan, janganlah terjadi, misalnya RUU Kementerian Negeri itu hanya Untuk Untuk-Untuk kekuasaan, Untuk-Untuk Bangku, Untuk-Untuk kue Untuk mengakomodasi berbagai macam kepentingan Organisasi Politik yang kemarin memenangkan Pak Prabowo,” kata Djarot.

Djarot juga ikut mengungkit Gangguan birokrasi yang dinamakan Empire Building Syndrome, atau sindrom membangun kerajaan. Menurutnya, Di adanya sindrom itu, seakan Untuk membangun kerajaan, Untuk membangun banyak departemen, banyak organisasi, yang sangat dikhawatirkan menimbulkan berbagai macam akses negatif.

“Akses negatifnya tumbuhnya ego sektoral, tumpang tindih satu Di yang lain, berebut kewenangan dan sumber daya utamanya uang dan ini dikhawatirkan Berencana terjadi empire building seperti ini, dikhawatirkan makin tumbuh suburnya nepotisme kolusi dan Penyalahgunaan Jabatan,” ucapnya.

Seharusnya, lanjut Djarot, Untuk revisi Perundang-Undangan Kementerian Negeri, yang perlu dikedepankan yakni efektivitas dan efisiensi. Di bertambahnya jumlah Kementerian artinya menambah jumlah Dana atau tidak efisien.

“Pemerintah bertambah Kementerian berarti bertambah Dana. Bertambah Kementerian berarti nanti bertambah sibuk bagaimana mengkoordinasikan kementerian-kementerian yang Terbaru ini,” kata dia.

Lebih Jelas, Djarot sendiri mengaku kaget revisi Perundang-Undangan Kementerian Negeri bisa disetujui Karena Itu RUU inisiatif Lembaga Legis Latif RI. Akan Tetapi, menurutnya, Fraksi PDIP sendiri, kendati menyetujui tapi sudah Menyediakan peringatan.

“Tapi kita sudah Menyediakan warning, kita lagi Berusaha Mengatasi persoalan-persoalan yang serius. Seperti Jurang Kaya Miskin, lonjakan harga Kelaparan Global, pelemahan Kurs Matauang Nasional, hutang luar negeri yang Lebihterus membengkak, bencana alam terus-menerus; yang ini juga membutuhkan penanganan yang serius dan tentu saja Ini membutuhkan Dana. Seharusnya pemerintah fokus Hingga situ,” ujarnya.

Di sisi lain, Djarot membandingkan jumlah nomenklatur Kementerian Di Negeri-Negeri lain. Menurutnya, kalau memang motifnya Untuk-Untuk kekuasaan, ya dipersilakan. Akan Tetapi partainya mengingatkan, hal-hal yang menyangkut kerakyatan jangan sampai diabaikan.

“Coba kita bandingkan kementerian Negeri tetangga Di Negeri Asosiasinegara-Negaraasiatenggara saja. Malaysia itu berapa Kementerian? Di kita yang paling banyak. Thailand berapa? Cina berapa? Kalau mengatakan (alasannya menambah kementerian), ‘oh ya Negeri Indonesia besar’, saya bilang oh iya (Indonesia) besar, tetapi besar mana sama Cina? Cina punya 21 Kementerian, Amerika 15. Dan kalau enggak salah Australia Mungkin Saja 21,” kata dia.

“Kalau motifnya Untuk-Untuk kekuasaan, silakan. Tapi kami Berencana mengontrol, jangan sampai uang Negeri, jangan sampai persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat Sesudah Itu justru tidak terselesaikan tapi justru Sebab sibuk Untuk membangun tadi kerajaan-kerajaan,” pungkasnya.

Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: PDIP Bilang Revisi Perundang-Undangan Kementerian Negeri Hanya Untuk Untuk-Untuk Kekuasaan