Wakil Pembantu Pemimpin Negara atau Wamen BUMN, Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko mengatakan, usulan agar pekerja Didalam upah Rp8 juta – Rp15 juta per bulan bisa Merasakan KPR Dukungan Pemerintah masih dibahas otoritas Yang Terkait Didalam. Agar belum diketahui apakah saran tersebut bakal diindakan atau justru ditolak.
Di aturan yang berlaku Pada ini, syarat penerima Dukungan Pemerintah adalah mereka yang masuk kategori Kelompok Berpenghasilan Rendah (MBR). Batasan penghasilan Untuk MBR yang telah menikah maksimal Rp8 juta per bulan.
Padahal, KPR Dukungan Pemerintah juga dibutuhkan Kelompok berpenghasilan tanggung (MBT) atau mereka yang punya penghasilan sedikit Di atas Kelompok berpenghasilan rendah.
“Kita lagi skemakan, sekarang kan memang yang dapat MBR. Kita lagi lihat, memang Di Di MBR Ke atas ini kan ada juga yang butuh kebutuhan (KPR),” ucap Wamen BUMN, Tiko Di Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Kendati masih Di kajian, Tiko menyebut, pihaknya dapat memberi masukan atau Merencanakan adanya keringanan bunga Untuk desil menengah.
“Ini Mungkin Saja nanti kita usulkan, bahwa Mungkin Saja nanti ada keringanan bunga juga. Kalau sekarang kan KPR ada skema komersial. Kalau Di bawah memang ada model MBR Didalam FLPP, Mungkin Saja kita tambah skema Mutakhir Ke Di. Nanti kita usulkan skema pengurangan bunga Di desil menengah ini,” papar dia.
Sebelumnya Itu, Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar menyarankan agar pekerja Didalam gaji Rp 8 juta – Rp 15 juta per bulan diberi akses Untuk KPR Dukungan Pemerintah. Hal ini sejalan Didalam target pembangunan 3 juta Tempattinggal Dukungan Pemerintah yang dicetuskan Pemimpin Negara terpilih Prabowo Subianto.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Pekerja Didalam Gaji Rp8-15 Juta per Bulan Diusulkan Bisa Ambil KPR Dukungan Pemerintah
