PWI Sebut Draf RUU Penyiaran Juga Ancam Kebebasan Para Podcaster

JAKARTA – Tak hanya insan pers, Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran juga mengancam kebebasan para podcaster Di membuat konten kreatifnya. Sebab, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI ) Berencana mengawasi beragam konten Ke platform media sosial.

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Hendry Ch Bangun usai Berpartisipasi Di diskusi publik bertemakan Menyoal Revisi Aturantertulis Penyiaran yang Berpeluang Mengancam Kemerdekaan Pers’, Rabu (15/5/2024).

“Bisa Jadi teman-teman sudah tahu bahwa yang disebut isi siaran Ke sini nggak hanya Ke media massa, ya kan. Tetapi juga Ke individu, Karena Itu podcaster ya kan. Bayangkan kalau nanti yang berjualan Ke Instagram, Ke TikTok itu juga itu juga menjadi bahan apa namanya pengawas Di KPI nah itu gimana itu,” ujar Hendry Ke Kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat.

Kekhawatiran Di pengesahan RUU itu, sebagai contoh ketika seorang content creator membuat video yang Disorot melanggar aturan. Akun sang content creator bisa saja diusulkan Sebagai dibekukan Sambil Itu waktu atau dihapus permanen.

“Misalnya orang melaporkan kecelakaan lalu lintas lah ada darahnya, ini menurut KPI nih sadis misalnya begitu, lalu akun dia dicopot, diusulkan Sebagai dicopot. Nah ini yang menurut saya mengapa, beberapa ayat Ke dalan RUU harus kita tolong,” katanya.

Sambil Itu Sebagai media massa, pihaknya telah Membahas sikap Sebagai menolak pasal-pasal yang merugikan kebebasan pers Di Draf RUU Penyiaran. Pihaknya menyoroti dua klausul Di RUU itu.

“Yang kami prihatinkan itu sebetulnya ada dua ya. Pertama adalah mengenai (larangan) jurnalisme investigasi, yang kedua nanti sengketa kewenangan Di penanganan pengaduan,” tandasnya.

Dia mengaku telah dua periode menjadi Pada Dewan Pers. Pada ini Dewan Pers, kata dia, selalu objektif Di menyelesaikan sengketa pers. Sebab Dewan Pers merupakan lembaga independen.

“Saya tahu betul bahwa penanganan sengketa pers itu Pada ini bagus, sangat objektif, independen, tidak terpengaruh Lantaran apa, Lantaran Dewan Pers ini dipilih Di Komunitas pers ya kan,” jelasnya.

Sambil Itu, Di draf RUU Penyiaran nantinya sengeketa jurnalis atau pers Berencana ditangani Di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dikhawatirkan penyelesaian sengketa itu Berencana terjadi nuansa politis, sebab KPI merupakan lembaga yang diawasi Di Wakil Rakyat.

Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: PWI Sebut Draf RUU Penyiaran Juga Ancam Kebebasan Para Podcaster