“Soal demurrage Produk Impor ini jangan-jangan ada upaya sistematis dan struktur yang dikendalikan oligarki. Makanya harus dikaji ulang jangan-jangan ada mafia Produk Impor beras Di Untuk,” kata Adib, Di Jakarta, Kamis (25/7/2024).
Adib heran Di klaim transparansi Perum Bulog soal mekanisme Produk Impor beras. Pasalnya, kata Adib, klaim tersebut tak sejalan Di temuan Regu Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri atau Produk Impor soal dokumen Produk Impor yang tidak proper dan komplit hingga menyebabkan biaya demurrage Rp 294,5 miliar.
“Perlu melakukan pendalaman dan Di kajian ulang bagaimana sistem mekanisme Produk Impor beras. Sebab patut diduga ada sesuatu yang diatur-atur nah sesuatu yang diatur ini pasti Untuk tanda kutip Untuk Menarik Perhatian keuntungan makanya sampai terjadi tata kelola berantakan,” beber Adib.
Dia tidak menampik, Dari lama persoalan Produk Impor beras Di tanah air tak pernah usai. Hal ini, lanjut Adib, lantaran setiap musim panen petani pemerintah dan Perum Bulog selalu melakukan Produk Impor beras. “Hal ini Menunjukkan bahwa tata kelola Produk Impor beras bermasalah,” tandas Adib.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal mekanisme lelang Produk Impor. Tindakan itu juga dilakukan sekaligus Untuk membantah Permasalahan penggelembungan harga Produk Impor beras yang kini Di menyeret perusahaan pelat merah tersebut.
Bayu menyebut mekanisme lelang terbuka diawali Di pengumuman terbuka bahwa Perum Bulog Berencana membeli sejumlah beras.
“Lalu Berencana ada pendaftaran peminat lelang yang jumlahnya Di 80 sampai 100 perusahaan eksportir penjual,” kata Bayu.
Bayu mengatakan beberapa perusahaan, terutama yang Mutakhir, biasanya Berencana mundur Lantaran persyaratan yang ketat tersebut. Supaya, yang Sesudah Itu benar-benar ikut lelang Disekitar 40-50 perusahaan.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Soal Demurrage Bulog, Pengamat Soroti Pengendali Beras Produk Impor
