Tim Pembantu Kepala Negara Harus Berlandaskan Kedaulatan Rakyat

JAKARTA – Perdebatan mengenai orang toxic dilarang masuk Tim Pembantu Kepala Negara kian memanas. Menko Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal Di Negeri Luhut Binsar Panjaitan yang meminta Kepala Negara terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto tidak memasukkan pihak/orang toxic Hingga pemerintahannya.

Pengamat politik Rocky Gerung menyikapi perihal itu bahwa pemerintahan siapa pun Sebagai benar-benar kembali kepada konstitusi yakni Memberi Kesejaganan dan keadilan kepada rakyat.

“Tim Pembantu Kepala Negara Hingga depannya perlu dibangun berdasarkan awal republik dibentuk yaitu kedaulatan rakyat, kesetaraan warga Negeri,” ujar Rocky Di Langkah Rakyat Bersuara Hingga iNews TV yang dipandu moderator Aiman Witjaksono, Selasa (14/5/2024).

Mantan politikus Partai NasDem Zulfan Lindan mengatakan, ucapan Luhut yang meminta Prabowo tidak mengajak orang atau pihak toxic Hingga pemerintahan sebagai hal yang dapat dimaknai Di berbagai sudut pandang Hingga kalangan publik.

“Pak Luhut berbicara seperti menyinggung dirinya sendiri atau bisa dibilang beliau mengkritik dirinya sendiri,” katanya.

Mestinya Luhut menjelaskan lebih spesifik makna toxic yang tepat. “Kriteria toxic itu seperti Kejahatan Keuangan, kolusi, nepotisme, penyimpangan, Pelanggar hukum. Kalau dimaknai secara positif ya Bisa Jadi maksudnya mencari orang yang lebih bersih Hingga depannya,” ujar Zulfan.

Menurut dia, perlu juga ada pemikiran matang Yang Berhubungan Di Wacana penambahan jumlah kementerian Hingga Tim Pembantu Kepala Negara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka apakah benar-benar berdampak nyata Di peningkatan Kesejaganan rakyat atau justru Sebagai Alternatif.

“Penambahan kementerian tidak membebani APBN dan yang paling penting indikatornya harus dapat Meningkatkan Kesejaganan Komunitas,” ucapnya.

Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Tim Pembantu Kepala Negara Harus Berlandaskan Kedaulatan Rakyat