Pemilihan menteri dan pembentukan kabinet oleh seorang presiden merupakan proses yang diatur dengan ketat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sebelum menteri benar-benar dilantik, proses lobi politik dan spekulasi nama-nama calon menteri seringkali menjadi sorotan, terutama jika presiden diusung oleh beberapa partai politik.
Hak prerogatif presiden dalam mengangkat menteri menjadi hal yang penting dan strategis. Para calon menteri harus melalui proses yang tidak hanya terkait dengan kapasitas dan kualifikasi, tetapi juga faktor politik yang mempengaruhi dinamika pembentukan kabinet.
Menurut Pasal 16 UU Kementerian Negara, pembentukan kabinet harus dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah presiden mengucapkan sumpah/janji. Hal ini menegaskan pentingnya kecepatan dan ketepatan presiden dalam memilih para menteri yang akan membantu menjalankan pemerintahan.
Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa presiden memiliki kebebasan untuk menentukan susunan kabinetnya dalam waktu yang relatif singkat setelah pelantikan. Misalnya, Presiden Joko Widodo hanya membutuhkan tiga hari setelah dilantik untuk mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju pada periode pemerintahan sebelumnya.
Dalam konteks proses politik dan pemerintahan, pemilihan menteri dan pembentukan kabinet bukanlah hal yang sepele. Kehati-hatian dalam menentukan figur-figur kunci pemerintahan akan berdampak besar pada kinerja pemerintahan dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Maka, memahami aturan dan prosedur yang mengatur proses ini sangat penting bagi kelancaran dan keberlangsungan pemerintahan yang efektif.
