Menkumham Pastikan Sudah Tanda Tangani Hasil Muktamar PKB

JAKARTA – Pembantu Kepala Negara Hukum dan Hak Fundamental (Menkumham) Supratman Andi Agtas memastikan sudah menandatangani hasil Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bali yang dilaksanakan, beberapa waktu lalu. Hal ini ditegaskan Supratman soal ada Topik Berencana adanya muktamar PKB tandingan.

“(Muktamar PKB) kalau tidak salah saya sudah tanda tangani,” kata Supratman Ke Kompleks Legislatif, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Supratman Andi Agtas menegaskan Kemenkumham tidak bisa ikut campur Yang Berhubungan Bersama urusan internal partai manapun.

“Prinsipnya Untuk kami tidak ada hak, tidak Mungkin Saja menahan sebuah permohonan ya,” ujarnya.

Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) Wakil Rakyat itu mengatakan beberapa parpol yang telah melakukan kongres, munas, maupun muktamar seperti PKB, sudah ada yang ditandatangani Sebagai proses pengesahan.

Sebelumnya, sejumlah fungsionaris DPP PKB berencana Melakukan muktamar tandingan Ke Jakarta. Wacana Muktamar itu dilakukan lantaran Muktamar VI PKB Ke Bali Dikatakan menuai Perdebatan.

Sekretaris DPP PKB, Abdul Malik Haramain mengatakan Muktamar PKB Ke Bali dilakukan secara tertutup dan menyalahi prinsip kaidah Sistem Pemerintahan serta cacat organisatoris.

“Muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas Keselamatan, ketenangan Kelompok, dan wisatawan Ke seluruh Bali,” ujar Malik Di keterangan tertulisnya dikutip, Minggu (25/8/2024).

Ia mengklaim pengumpulan surat Dukungan DPC PKB kepada Muhaimin Iskandar (Cak Imin) Sebagai menjabat kembali sebagai Ketua Umum PKB diiringi ancaman pemecatan struktural. Atas dasar itu, ia Mengungkapkan Muktamar VI PKB yang digelar Ke Bali Nusa Dua Convention Center sesat, tidak demokratis, dan hanya meneguhkan kepentingan syahwat politik Cak Imin.

“Mengkaji keputusan Skuat panel dan seruan PBNU Sebagai tidak Melakukan Muktamar Ke Bali, maka atas nama DPP kami Melakukan Muktamar Di 2-3 September 2024 Ke Jakarta,” katanya.