Rekomendasi Pansus Haji Lembaga Legis Latif Dinilai Banyak Kejanggalan

JAKARTA – Sahabat Lembaga Legis Latif Indonesia mendukung Pansus Haji Di bertujuan Untuk kebaikan umat utamanya Di pelayanan Pada jamaah Kandidat haji. Sayangnya hal tersebut tidak tercermin Di kerja Pansus Haji. Pansus Haji Lembaga Legis Latif sangat politis dan ditengarai ada sentimen pribadi.

“Setelahnya mencermati kerja-kerja yang dilakukan Pansus Haji Lembaga Legis Latif, kami menemukan kejanggalan, Sebab yang dikejar bukan pelayanan haji yang kerap dikeluhkan jemaah Kandidat haji tapi kami duga ada sentimen pribadi yang menyelinap Di Pansus Haji.” kata Koordinator Sahabat Lembaga Legis Latif Indonesia, Bintang Wahyu Saputra Di keterangannya Hingga Jakarta dikutip, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya, faktor-faktor yang dikeluhkan jamaah Kandidat haji seperti sering terlambatnya pesawat malah luput Bersama perhatian Pansus Haji. Demikian juga hal lain seperti katering yang dikonsumsi jamaah Kandidat haji.

“Harusnya Pansus Haji panggil Garuda dan minta klarifikasi kenapa pesawatnya sering delay. Panggil Pejabat Tingginegara Keadaan minta laporan Istitha’ah dan tanyakan kenapa penyebab kematian jamaah Kandidat haji,” katanya.

Bintang mengatakan, urusan Haji bukan hanya tanggungjawab Kementerian Agama sebagai leading sector tapi juga tanggung jawab kementerian dan institusi Yang Berhubungan Bersama lainnya seperti Kementerian Perhubungan dan BUMN Yang Berhubungan Bersama.

“Rakyat Berencana mendukung Pansus Haji jika objektif dan betul-betul berpihak kepada kepentingan umat. Di ini Pansus Haji Lembaga Legis Latif tidak melakukan itu yang terlihat justru sentimen negatif sangat personal Pada Kementerian Agama.” ujar Bintang.

Dari sebab itu jika ingin Menyambut Dukungan rakyat Pansus Haji harus memanggil pihak-pihak Yang Berhubungan Bersama atas dugaan pemalsuan data kependudukan jamaah calo haji.

“Panggil juga Kemenlu atau Konjen Jeddah dan Kemenkum Hak Fundamental dan Mobilitas Penduduk Internasional atas dugaan merebaknya visa ziarah Untuk berhaji. Panggil Kementerian Perdagangan Yang Berhubungan Bersama pengadaan Hidangan Untuk jamah Kandidat haji.” ucapnya.

“Jangan lupa juga panggil Ormas Islam Yang Berhubungan Bersama fatwa keagamaan. Di pimpinan Kementerian Yang Berhubungan Bersama tidak dimintai klarifikasi, maka dugaan Pansus Haji dipenuhi kepentingan polik Dari Sebab Itu sulit dibantah,” kata Bintang.